Perbedaan CO dan CD

Di Indonesia, dikenal 2 model pendampingan yakni  CD (Community Development-“pengembangan komunitas”) dan CO (Community Organizing –“pengorganisasian komunitas”). Kesalahfahaman selama ini oleh karena di dalam Bahasa Indonesia kedua kata itu sama-sama diinterpretasikan sebagai “pendampingan”. Padahal, kedua kata itu secara mendasar mempunyai konteks makna yang berlainan.

Community Development (CD)

Pengembangan komunitas adalah pengembangan yang lebih mengutamakan sifat fisikal masyarakat. CD mengutamakan pembangunan dan perbaikan atau pembuatan sarana-sarana social ekonomi  masyarakat. Contohnya, pelatihan mengenai gizi, penyuluhan KB, pembangunan WC, jalan raya, bantuan hibah, bantuan peralatan sekolah, dan sebagainya.

Dengan demikian, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan penggalian potensi-potensi sosial ekonomi yang ada lebih diutamakan untuk mensukseskan target yang sudah ditetapkan oleh satu pihak pemerintah atau LSM. Partisipasi dan usulan dari bawah pada umumnya kurang didengar. Pihak yang didekati untuk memulai kegiatan CD itu antara lain elit masyarakat, aparat pemerintah, dan pihak birokrasi lainnya. CD biasanya bersifat jangka pendek, fisikal, dan tidak berkelanjutan.

Community Organizing (CO)

Pengorganisasian komunitas atau CO adalah pengembangan yang lebih mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan local komunitas. CO mengutamakan pengembangan komunitas berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis.

Usulan komunitas merupakan sumber utama gagasan yang harus ditindaklanjuti secara kritis, sehingga partisipasi rakyat dalam merencanakan, membuat keputusan dan melaksanakan program merupakan tonggak yang sangat penting

CO bergerak dengan cara menggalang masyarakat kedalam suatu organisasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan komunitas. Suara dan kepentingan rakyat lebih utama daripada kepentingan kaum elit.

CO juga memaklumi arti penting pembangunan sarana-sarana fisik yang dapat menunjang kemajuan komunitas, namun titik tekan pembangunan itu ialah pengembangan kesadaran komunitas sehingga mampu mengelola potensi sumber daya mereka.

Secara umum, metode yang dipergunakan dalam pengorganisasian komunitas ialah penumbuhan kesadaran kritis, partisipasi aktif, pendidikan berkelanjutan, pembentukan dan penguatan organisasi rakyat. Semua itu bertujuan untuk melakukan transformasi sistem social yang dipandang menghisap masyarakat dan menindas. Tujuan pokok CO adalah membentuk suatu tatanan masyarakat yang beradab dan berkemanusiaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, adil, transparan, berkesejahteraan ekonomis, politik dan budaya.

Pengertian Komunitas

Menurut Larry Lyon (1987:5), komunitas dirumuskan sebagai “komunitas adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kepentingan bersama, saling berinteraksi satu dengan lainnnya”

Secara umum, ada 4 tipe komunitas yang lazim menjadi wilayah pengorganisasian atau penguatan masyarakat marjinal, yakni:

  1. Komunitas Pedesaan (Rural Community)

Ciri terpenting komunitas pedesaan adalah alat produksi agraris (tanah) dan sistem pertanian (ekonomi) yang sudah mengenal hirarki kepemilikan; ada tuan tanah, petani kecil, buruh tani, pengerajin.

  1. Komunitas Perkotaan (Urban Community)

Ciri komunitas perkotaan, terutama komunitas miskin pinggiran, mereka pada umumnya merupakan orang desa yang urban. Ciri pokok mereka ialah untuk bertahan hidup mereka menjual tenaga fisik (buruh); menjadi kuli, buruh pabrik, dan lain-lainnya. Sebagian menjadi pedagang kecil, montir, sopir, preman, pelacur, dll.

  1. Komunitas Pesisir/pantai (Coastal Community)

Ciri utama komunitas ini adalah sebagian besar tidak memproduksi, tetapi mengandalkan penangkapan sumber daya laut seperti ikan, dll. Alat produksi (perahu) dan sistem ekonominya juga berhirarki; ada juragan kapal, tengkulak, pemilik, pukat, buruh, nelayan tradisional, dsb.

  1. Komunitas Masyarakat Adat/pedalaman (indigenous community)

Ciri utama komunitas ini adalah kehidupan yang kolektif (bersama-sama. Sistem kepemilikan alat produksi (tanah) dan pengelolaannya diatur oleh hokum adat. Sistem pengambilan keputusan secara perembukan (musyawarah)

Referensi ; 

Aritonang, Esrom.,Terome, Hegal.,Bahari,Syaiful, Pendampingan Komunitas Pedesaan, Jakarta, Sekretariat Bina Desa, 2001.

Tulisan ini dipublikasikan di Umum dan tag , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *