Rakor Sanimas IDB RPMC 1

Rapat Koordinasi Sanimas IDB RPMC 1 Prov. Aceh dan Sumut berlangsung di Hotel Arabia, Jln. Kharil Anwar No.55 Banda Aceh pada tanggal 15-16 Agustus 2018. Rakor diikuti oleh stake holders dan konsultan yaitu dari CPMU Pusat, NPMC, Tenaga Ahli RPMC 1, PPIU dan Satker PSPLP Prov Aceh dan Sumut, seluruh TAMK dan calon STFL dari 14 kab/kota se RPMC 1.

Rakor dibuka secara resmi oleh Kepala CPMU Bpk. Ir. Komang Raka M, MAP didampingi oleh KaSatker PSPLP Prov. Aceh Bpk. Yosrizal dan Team Leader RPMC 1 Bpk. Idee Sasongko. Dalam sambutannya pak Komang menyampaikan bahwa Rakor semacam ini akan rutin dilakukan selama 4x dalam tahun 2018. Rakor saat ini merupakan rakor ke 2 sehingga masih akan ada 2 kali rakor lagi yang akan dilakukan setiap akan melakukan pencairan dana per termyn. Pengarahan pak Komang kepada peserta Rakor antara lain :

  1. Target lokasi Sanimas IDB adalah 1800 titik, sampai tahun 2017 sudah terlaksana 922 lokasi dan tahun 2018 direncanakan 937 lokasi sehingga total sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1859 lokasi melebihi target.
  2. Target Sanimas IDB yangs seharusnya sampai tahun 2020 akan diselesaikan di tahun 2019. Walau dengan percepatan ini maka dana loan akan tersisa $ 20 juta namun harapannya dengan mempercepat penyelesaian target lokasi di tahun 2019 ini akan mendapatkan pinjaman baru lagi untuk Sanimas IDB Phase II sebanyak $ 250 juta.
  3. Masih terdapat lokasi yang belum menyelesaikan fisik 100% dan jumlah SR belum mencapai 50, terutama di Provinsi Aceh. PR besar terutama di Kab Pidie dan Aceh Tenggara.
  4. Target penyelesaian dokumen RKM untuk DIPA Revisi dan DIPA Tahap I adalah akhir Agustus 2018 dengan harapan pencairan termyn I bisa dilakukan pada awal September. Sedangkan untuk DIPA Tahap II RKM diharapkan selesai pada akhir September.Penekanan kembali pada proses selotif untuk pemilihan lokasi karena selotif merupakan kunci utama keberhasilan pada pelaksanaannya nanti terutama dari aspek partsipasi masyarakat.
  5. Memastikan jalur kritis pipa (biasanya jalur terpanjang) diukur elevasinya dengan alat bukan sekedar selang agar yakin mengalir secara hidrolis.
  6. Tidak ingin mendengar lagi masih ada lokasi yang pelaksanaannya tidak paralel, masih mengerjakan satu per satu sehingga memakan waktu lama.
  7. Memperkerjakan mandor dan kepala tukang ahli di setiap lokasi (bisa yang sudah bersertifikasi) untuk memastikan kualitas pekerjaan. Di RAB sudah diperhitungkan insentif yang berbeda untuk mandor dan kepala tukang yang ahli.
  8. Penambahan posisi baru yaitu STFL bertujuan untuk memperkuat TAMK agar TAMK bisa lebih fokus dalam pendampingan teknis sementara STFL fokus di non teknis.

Setelah pembukaan dilanjutkan dengan presentasi per kab/kota oleh masing-masing TAMK yang memaparkan status pekerjaan 2014-2017, progress tahapan 2018, masalah/ kendala yang terjadi dan upaya penyelesaiannya, Rencana penyelesaian dokumen RKM dan Pencairan Dana DIPA Revisi, DIPA Tahap I dan Dipa Tahap II, dan Dukungan yang diperlukan oleh kab/kota dari RPMC/NPMC/Pusat. Paparan kab/kota dan tanggapan Tim Teknis dan peserta lain dimulai jam 11.30 sampai dengan jam 18.30 diselingi Ishoma dan Coffe breaks. Dari presentasi TAMK dapat dirangkum total jumlah lokasi yang terlaksana di RPMC 1 tahun 2014-2017 sebanyak 288 lokasi, terdiri dari 115 lokasi di prov. Aceh dan 173 lokasi di prov. Sumut. Dari 288 lokasi tersebut, semua sudah mencairkan dana dari KPPN 100% kecuali 2 lokasi yaitu 1 lokasi di Kota Pematangsiantar tahun 2014 baru cair termyn I dan 1 lokasi di Kota Lhokseumawe tahun 2015 juga baru cair termyn I. Progress fisik yang belum 100% terbanyak di Kab. Aceh Tenggara dan Pidie dimana masih ada pekerjaan tahu 2014 dan 2015 yang belum selesai, sementara kab/kota lainnya rata-rata yang belum selesai pekerjaan tahun 2017.

Masih terdapat lokasi yang jumlah SR belum mencapai minimal 50, merata di semua kab/kota masih ada kecuali di Kab Deli Serdang yang semua lokasi sudah diatas 50 SR. Laporan Pertanggungjawaban Dana rata-rata baru selesai LPJ I dan II, semua kab/kota belum ada yang menyelesaikan LPJ III 100%. Belum ada kab/kota yang sudah melakukan Serah Terima Pekerjaan 100%, bahkan ada yang belum satupun diserahterimakan sejak 2014-2017 yaitu di Kab Aceh Besar, Pidie, Karo dan Pematangsiantar.

Agenda rakor selanjutnya paparan dari NPMC tentang Strategi Percepatan yang disampaikan oleh Bpk. Edy Wuryanto, TA Sanitasi NPMC pada sesi malam hari jam 20.00 – 21.30. Dalam paparannya disampaikan tentang 3 (tiga) perlakuan khusus untuk 3 (tiga) kondisi yang berbeda, yaitu kondisi RKM sudah selesai, kondisi RKM belum selesai tetapi CSIAP sudah ada, dan kondisi CSIAP belum ada. Dari masing-masing kondisi tersebut Pak Edy menjelaskan tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang bisa dioptimalkan sehingga bisa lebih cepat waktunya. Tanggapan dari peserta Rakor menyampaikan bahwa mereka sudah menempuh langkah-langkah sebagaimana diuraikan oleh pak Edy namun yang menjadi hambatan adalah masalah non teknis/sosial di lapangan seperti masalah lahan untuk IPAL dan masalah partisipasi masyakarat.

Hari kedua rakor dimulai dengan diskusi kelompok membahas 2 (dua) topik, yaitu Strategi Percepatan Tahapan dan Exit Strategi Program. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing kelompok gabungan TAMK dan STFL dari kombinasi Kab/Kota di Aceh dan Sumut. Dari diskusi kelompok selama kurang lebih 30 menit, kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan di depan forum. Diskusi berjalan sangat dinamis, pengelompokkan dengan menggabungkan kab/kota dari Aceh dan Sumut sehingga dalam 1 kelompok terdapat kab/kota dengan kinerja baik dan kab/kota dengan kinerja buruk bisa menumbuhkan sharing antar kab/kota yang tercermin dalam diskusi. STFL juga sudah mampu menunjukkan keaktifannya dalam diskusi dan memunculkan ide-ide menarik dari pengalaman lapangan.

Dari presentasi kelompok dapat dirangkum sebagai berikut :

  1. Topik Strategi Percepatan Tahapan
  • Optimalisasi tahapan dengan pelaksanaan rembug-rembug secara paralel namun dengan tidak meningggalkan esensi isi dan output masing-masing rembug. Rembug yang bisa digabung adalah Rembug Khusus Perempuan Tingkat Kelurahan I dengan Rembug Kelurahan Tahap I, Rembug Khusus Perempuan I Tingkat RT/RW dengan Rembug RT/RW I dan II, Rembug RT/RW III dengan Rembug Khusus Perempuan II Tingkat RT/RW .
  • Surat minat dari Kelurahan/Desa disyaratkan sudah mencantumkan rencana lokasi IPAL beserta surat hibahnya
  • Menyediakan gambar, DED dan RAB typikal yang siap pakai untuk berbagai kondisi lahan seperti lahan kosong, di jalan, atau di halaman rumah.
  1. Topik Exit Strategy Program
  • Mengembangkan bisnis plan untuk KPP dengan memanfatakan potensi lokal masing-masing lokasi
  • Penguatan kapasitas kelembagaan KPP, termasuk pembuatan AD/ART dan SOP
  • Regulasi lokal tentang sanitasi/ limbah RT melalui Perda, PerBup/PerWalikota, Perdesa
  • Dibentuk KPP tingkat kelurahan dan Forum KPP tingkat kab/kota
  • Iuran untuk IPAL pemungutannya dijadikan satu dengan iuran rutin warga lainnya seperti iuran sampah, kas RT/RW, dll
  • Membentuk unit usaha atau koperasi simpan pinjam
  • Channeling dengan dinas/instansi pemerintah dan CSR perusahaan swasta

Paparan selanjutnya tentang SOP Pembinaan dan Pengendalian Fasilitator disamaikan oleh Bpk. Suparmanto TA Behaviour Change NPMC. Paparan menjelaskan tentang: (1) Administrasi pengelolaan kontrak individu, (2) Pengelolaan fasilitator, (3) Hari Kerja Fasilitator; (4) Aturan PHK, (5) Kewenangan TAMK, dan (6) Outline laporan TFL. Dari paparan ini muncul berbagai tanggapan, antara lain :

  • Herbert, Satker PSPLP Prov. Sumut
  1. Tidak setuju kontrak kerja TFL mencantumkan ada Pihak Ketiga (RPMC) didalamnya. Kontrak harusnya hanya mengikat Pihak Pertama dan Pihak kedua. Aturan-aturan yang melibatkan Pihak Ketiga dicantumkan dalam SOP.
  2. SOP Pembinaan dan Pengendalian Fasilitator tidak kuat dasar hukumnya. Surat Direktur PLP tanggal 6 Agustus 2018 bukan sebagai dasar hukum. Sebaikya SOP dibahas antara Satker PSPLP, PPIU dan RPMC dan ditandatangani bersama.
  3. TAMK jangan langsung laporan ke Satker PSPLP namun ke RPMC baru RPMC ke Satker PSPLP agar tercipta hirarki kerja sesuai levelnya.
  4. Laporan TFL yang menurut pemapar cukup 5 lembar akan beresiko kena audit dengan besaran nilai kontrak. Mungkin yang dimaksud 5 lembar inti namun tetap dengan lampiran-lampiran yang diperlukan
  • Bpk Taufik, PPIU Prov. Aceh
  1. Berdasarkan pengalaman di Pamsimas, sebaiknya TAMK betul-betul melakukan verifikasi terhadap kinerja dan laporan TFL sebelum dikirim ke provinsi
  2. Laporan TFL minimal memuat Time Sheet dan Lembar Waktu Kerja ditambah lampiran-lampiran
  • Ibu Ezza, Satker PSPLP Prov. Aceh
  1. Harus dicantumkan deadline kapan laporan TFL masuk ke provinsi, kapan tanggal gajian TFL, dll

Rakor Sanimas IDB RPMC 1 ditutup secara resmi oleh Ketua Tim Teknis CPMU Ibu Erly Silalahi.

Tulisan ini dipublikasikan di Sanimas IDB dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *